Presiden Jokowi: Evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi Dengan Turun ke Lapangan

Presiden Jokowi saat memimpin ratas terkait evaluasi kebijakan ekonomi di Kantor Presiden.

Jakarta, Laras Post - Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas, terkait evaluasi Kebijakan Ekonomi tahap I hingga XII yang dikeluarkan sejak bulan September 2015 hingga bulan April 2016. 

"Saya ingin menyampaikan bahwa proses monitoring dan evaluasi terhadap seluruh program-program prioritas termasuk paket kebijakan harus terus dilakukan baik dengan turun ke lapangan, cek langsung dan juga untuk melihat dari sisi perjalanan prosedurnya," ucap Presiden ketika memberikan sambutan pada ratas yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa  (25/5/2016) sore.

Presiden mengingatkan bahwa dirinya akan selalu mengecek efektifitas dari paket kebijakan ekonomi tersebut. "Dan saya akan selalu cek lagi, cek lagi, cek lagi, apakah paket ini betul-betul sudah berjalan secara efektif. Dan saya ingin memastikan semua paket ekonomi yang sudah dikeluarkan sudah berjalan," ujar Presiden.

Presiden juga telah mendapat informasi bahwa dari 203 total regulasi dalam paket ekonomi ke-1 sampai ke-12, sebanyak 193 sudah selesai. "Artinya sudah selesai 95 persen hanya tinggal 10 regulasi atau 5 persen yang masih finalisasi pembahasan," ujar Presiden. 

"Saya ingin agar langkah-langkah deregulasi ini betul-betul memberikan dampak psikologis yang positif dengan menguatnya kepercayaan para pelaku ekonomi dan kepercayaan itu harus betul-betul dijaga dengan konsisten, keberlanjutannya maupun perubahan nyata di lapangan," kata Presiden.

Langkah-langkah perbaikan dalam semua paket-paket kebijakan, lanjut Presiden, harus betul-betul berjalan di lapangan. "Betul-betul berubah secara nyata sehingga akhirnya  berdampak pada naiknya investasi, adanya penguatan sektor UMKM, adanya kebangkitan industri serta peningkatan ekspor kita," ujar Presiden.

Lebih jauh untuk mengawal agar paket kebijakan yang telah dikeluarkan dapat berjalan dan diserap dengan baik, Presiden akan membentuk (taskforce) satuan tugas yang akan dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan bekerja langsung di bawah Presiden. "Saya tidak ingin nanti semua deregulasi sudah selesai, tapi karena tidak dikawal dalam pelaksanaan, tidak dikawal ke daerah, tidak dikawal sampai jalan, nanti ada hambatan-hambatan lagi di lapangan," ujar Presiden.

Hadir pada ratas tersebut sejumlah Menteri Kabinet Kerja diantaranya Menko Ekonomi, Mensesneg, Menseskab, Mendagri, Menteri ESDM, Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan. (her, sg, ram)