Presiden Jokowi Minta Gafatar Dipantau

Seskab saat diwawancara wartawan usai mengikuti pelantikan Dubes, pada Rabu (13/1/2016) di Istana Negara, Jakarta

Jakarta, Laras Post – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan untuk memantau aliran Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Sejumlah warga belakangan ini hilang diduga mengikuti Gafatar.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, Presiden Jokowi telah memerintahkan untuk memantau hal yang berkaitan dengan Gafatar. “Apakah ada latar belakang paham ideologi tertentu ataupun kepercayaan tertentu atau tujuan tertentu yang ini sekarang didalami,” ujarnya kepada wartawan, pada Rabu (13/1/2016) siang, di Istana Negara, Jakarta.

Lebih lanjut Seskab menyebutkan, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diminta untuk melihat hal tersebut, termasuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang melakukan pembinaan terhadap ormas-ormas.

Saat ini, kata Seskab, akan mencari, mengumpulkan data selengkap-lengkapnya terkait Gafatar. “Kepolisian Indonesia serta Mendagri yang bertanggung jawab terhadap ormas-ormas karena Gafatar kan bagian dari ormas,” ucapnya.

Menurut Seskab, jika memang ada hal yang dianggap disalahgunakan, harus diambil tindakan karena ini sudah meresahkan.

Kasus ini, kata Seskab, sudah dianggap cukup membuat keresahan di publik karena ternyata yang hilang bukan hanya hal berkaitan dengan dokter Rika, ternyata ada beberapa yang lainnya.

Mengenai imbauan pemerintah kepada masyarakat, Seskab meyakini masyarakat semakin dewasa, semakin terbuka, dan rasional. Hal yang seperti ini seyogianya tidak dipercaya.

“Ini pasti ada bujukan-bujukan yang sifatnya spiritualitas sehingga orang tertarik melakukan, tetapi kenyataannya sampai berkorban meninggalkan keluarga kan pasti ada sesuatu yang tertanam dalam dirinya,” papar Pramono.

Tidak Menyatakan Sebagai Islam 

Menanggapi hal ini, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengemukakan, dari sisi paham keagamaan, Gafatar tidak menyatakan diri sebagai Islam karena mereka ingin menyatukan agama Ibrahimiah, menyatukan Islam, Yahudi, Kristiani. 

“Jadi dari sisi keorganisasian, keormasan mereka ilegal, juga dari sisi paham keagamaannya juga dia bukan agama Islam, bukan Kristen, bukan Yahudi, dan seterusnya,” terangnya.

Lukman menyatakan, Gafatar bukan organisasi yang layak untuk diikuti oleh masyarakat.

Mengenai potensi menganggu keamanan dari paham Gafatar, diakui potensi ke arah sana bisa jadi ada. “Inilah yang kemudian harus didalami oleh aparat penegak hukum kita untuk kemudian dicari tahu latar belakang dan apa motif dari penyebarluasan paham ini.  Apakah hanya semata-mata karena paham yang dimilikinya saja atau memang ada motif-motif lain,” kata Lukman.

Menurutnya, pemerintah  masih belum bisa menyimpulkan apakah ini semata-mata karena paham keagamaan saja, atau paham keagamaan ini hanya dijadikan cover saja. Hanya dijadikan bungkus saja kemudian ada agenda lain.

Ia menyebutkan, masalah ini sebenarnya dulu pernah ada, hanya tidak semasif sekarang ini lalu kemudian menimbulkan keresahan yang luar biasa di masyarakat karena ada anggota masyarakat kita, warga kita yang kemudian tidak diketahui keberadaannya dimana, hilang. “Ekses inilah yang menimbulkan keresahan,” ujarnya.

Menurut Menteri Agama, koordinasi dengan Kejaksaan, Kemendagri, dan Kepolisian secara terus intensif dilakukan melalui penelusuran, pengamatan, dan pelacakan terhadap gerakan ini. Latar belakangnya apa, terbentuknya paham ini karena aspek-aspek apa saja, dan orang-orang yang berdiri di belakangnya itu siapa saja. “Ini semua yang sedang didalami,” ungkapnya. (her, sg, ram)