Pengadaan Rumah Bagi MBR Dapat Gunakan TN

Menteri ATR / Kepala BPN RI Ferry Mursyidan Baldan 

Jakarta, Laras Post - Guna mendukung program sejuta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), lahan milik pemerintah memungkinkan dijadikan pemukiman.

"Memang (lahan pemerintah - red) itu bisa menjadi bagian yang bisa dimanfaatkan," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan, saat Rakornas Real Estate Indonesia (REI) 2015, pada Rabu (2/12/2015) di Jakarta.

Ferry menghimbau kepada Real Estate Indonesia (REI) selaku pengembang perumahan, agar melakukan komunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) guna menentukan lokasi yang layak dan memenuhi kriteria dibangun perumahan rakyat bagi MBR.  "REI dan Kementeruan PU dan Perumahan Rakyat perlu menyusun peta dimana akan dibangun rumah-rumah untuk rakyat,” ujarnya.

Ferry mengingatkan, lahan untuk pembangunan rumah dapat menggunakan lahan miliki kementerian atau lembaga, jika belum termanfaatkan. “Lahan milik negera dan tidak dimanfaatkan untuk kementerian atau lembaga, maka itu bisa dilepas. Jadi ini simpel saja," ungkapnya.

Ia juga menyatakan, bahwa Presiden Joko Widodo juga telah menginstruksikan untuk memanfaatkan lahan-lahan yang belum tergarap atau termanfaatkan. "Termasuk yang dikelola atau kuasai oleh negara," jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian PUPR menegaskan program pembangunan sejuta rumah akan dilanjutkan pada tahun depan. Selain untuk mengurangi kekurangan kebutuhan (backlog) perumahan yang terus meningkat setiap tahun, Kementerian PUPR juga ingin agar peran aktif pengembang dan pemerintah daerah bisa lebih aktif dalam pelaksanaan program tersebut di daerah.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin menjelaskan, meskipun target sejuta rumah tidak berubah, namun pihaknya akan akan sedikit mengubah proposi pembangunan rumah untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).

“Jika sebelumnya perbandingan pembangunan rumah untuk MBR sekitar 600.000 unit dan non MBR 400.000 unit, maka ke depan angkanya akan diubah yakni rumah untuk MBR naik menjadi 700.000 unit dan non MBR hanya 300.000 unit saja. Namun, targetnya tetap sejuta unit rumah,” kata Syarif kepada wartawan di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Kementeria PUPR berharap program pembangunan sejuta rumah itu akan tercapai pada tahun depan, karena berdasarkan perhitungan yang dilakukan, jika program sejuta rumah dimulai sejak awal Januari maka akan banyak pengembang besar yang akan ikut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program tersebut.

Dari data yang dimiliki Kementerian PUPR, jelas Syarif, pada bulan Januari 2016 mendatang sudah ada beberapa pengembang besar seperti Agung Podomoro dan Perumnas yang akan memulai proyeknya guna mendukung Program Sejuta Rumah ini.

“Selain itu, ada juga beberapa rencana pelaksanaan ground breaking pembangunan rumah sederhana di daerah sehingga kami yakin tahun 2016 mendatang Program Sejuta Rumah akan berjalan lebih baik lagi,” papar Syarif. (her)