Jokowi Serius Persoalan LRT
 |
| Presiden Jokowi ketika memimpin ratas persoalan LRT di Kantor Presiden, Jakarta (18/8/15). |
Presiden Jokowi mengatakan, bahwa rapat mengenai masalah LRT itu sudah tiga atau empat kali dilaksanakan. Dan saat ini menurutnya sebenarnya sudah matang. Namun ratas kali ini diselenggarakan supaya ada sinkronisasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan apa yang akan dikerjakan oleh Pemerintah Pusat.
Diharapkan sebelum tanggal 31 Agustus, segala sesuatu yang menyangkut permasalahan persoalan LRT ini bisa selesai. Termasuk untuk high speed train (kereta cepat) Jakarta-Bandung.
Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana membangun LRT untuk jalur Bogor – Cawang – Dukuh Atas. Diharapkan jalur ini selesai pembangunannya, dalam artian LRT bisa beroperasi penuh pada tahun 2018.
Pembangunan jalur LRT ini tidak memerlukan pembebasan lahan karena akan memakai jalur tol, dari Bogor – Cawang, Cawang – Dukuh Atas, kemudian Bekasi – Cawang, Cawang – Dukuh Atas.
Sementara itu Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono ketika menggelar jumpa pers seusai mengikuti Ratas, mengatakan, bahwa Peraturan Presiden tentang rencana pembangunan LRT diharapkan segera ditandatangani.
Menko Perekonomian Darmin Nasution yang hadir dalam kesempatan itu menambahkan, setelah kita diskusi panjang, lebar, dan dalam, masih ada satu hal lagi yang belum bisa diketetemukan kesepakatannya terkait pembangunan LRT itu.
“Kita membutuhkan waktu sekitar dua hari untuk menyelesaikan itu. Paling tidak awal minggu depan kita sudah mempunyai keputusan yang bulat mengenai LRT,” kata Darmin seraya menolak menjelaskan detil subtansi dari diskusinya.
Adapun Menko Maritim Rizal Ramli menjelaskan, ada beberapa hal penting yang perlu dibahas lebih dalam. Pertama, bahwa seluruh prosesnya harus betul-betul kompetitif, agar kita bisa mendapatkan biaya konstruksi semurah mungkin.
Kedua, isu siapa yang menanggung bebannya, karena tentu akan terkait dengan tarif. “Presiden Jokowi tidak mau tarifnya terlalu mahal sehingga rakyat tidak bisa menikmati. Tentu dengan syarat bahwa sebagian dari pembiayaan itu akan dibiayai oleh pemerintah, bagaimana caranya, bagaimana prosedur, dan sebagainya. Itu yang kita masih perlu bahas,” terang Rizal Ramil.
Ketiga, lanjut Menko Maritim, tentang teknologinya supaya bisa compatible. Ia meegaskan, jangan sampai kita punya satu moda transportasi, tapi tidak menyambung sama segmen yang lain.
“Supaya moda transportasi di Jabotabek ini betul-betul bisa integrated. Ide tentang LRT ini ide yang bagus sekali, karena kota sebesar Jakarta tidak mungkin tidak ada transportasi publik yang baik,” papar Rizal Ramli.
Menurut Menko Perekonomian, Jabodetabek perlu transportasi publik yang bagus, murah, supaya kerugian kita secara ekonomi akibat kemacetan, polusi oleh private car itu bisa dikurangi.
Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana membangun LRT untuk jalur Bogor - Cawang - Dukuh Atas. Diharapkan jalur ini selesai pembangunannya, dalam artian LRT bisa beroperasi penuh pada tahun 2018.
Tampak hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Dirut PT Wijaya Karya, dan Dirut PT Adhi Karya. (her, sg, ram)
Post a Comment