Hambat Pembangunan, Pemerintah Akan Deregulasi Besar-besaran

Menko Polhukam Luhut B Panjaitan saat melakukan jumpa pers bersama 4 Menteri lainnya.

Jakarta, Laras Post - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajaran menteri kabinet kerja untuk menggenjot serapan anggaran yang hingga kini sudah mencapai 50%, Namun belanja modal pemerintahan hanya mencapai 20%. Perintah ini disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/8).

Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki, dalam siaran persnya Rabu (19/8) malam mengatakan, secara khusus Presiden Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo segera mencairkan dana Rp 270 triliun yang tersimpan di Bank BPD agar dana desa bisa disalurkan.

Selain itu, lanjut Teten, Presiden Jokowi juga memandang penting pemerintah melakukan deregulasi besar-besaran dengan memberikan kemudahan dalam perijinan bisnis, investasi, serta pengadaan barang dan jasa.

“Semua regulasi seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Meteri, dan lain-lain yang menghambat harus dipangkas,” papar Teten.

Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan juga menegaskan, bahwa ketakutan pejabat daerah untuk mencairkan dana Rp. 270 triliun. Pihak Kementerian Polhukam akan mengatasi dengan membentuk Tim dari Kejaksaan Agung dan Polri dengan sistem terpadu. Dengan demikian ketakutan yang ada di daerah dapat dikurangi. 

“Diharapkan dengan adanya pendampingan dari pihak Jaksa Agung maka akan memperkecil terjadinya penyalahgunaan anggaran. Tugas Menko Polhukam memberikan rasa aman dan kenyamanan terhadap instansi pemeritah baik pusat maupun daerah apalagi ini menyangkut masalah ekonomi,” ujar Luhut.

Sementara itu Menseskab Pramono Anung, mengatkan, adapun masalah kebutuhan pangan pokok yang belakangan mengalami gejolak pasar. Pramono mengatakan, Presiden Jokowi meminta agar dibuatkan kebijakan khusus yang memperbolehkan Bulog untuk mengurus semua kebutuhan pangan strategis. “Dengan demikian, Bulog nantinya tak hanya fokus pada pengamanan cadangan beras nasional semata, namun komoditi lainnya misalkan daging” ujar Parmono saat menggelar jumpa pers di Pres room kepresidenan.

Sedangkan mengenai masalah ekspor-impor, menurut Menseskab, Presiden Jokowi memita soal dwelling time (waktu bongkar muat barang di pelabuhan) harus segera dibereskan. “Paling lama 3-4 hari sudah selesai, diharapkan bulan Oktober masalah tersebut sudah beres,” ujar Pramono. (her, sg, ram)