Dirgahayu Indonesia
“Buka Mata, Buka Mata, Buka Otak, Buka Telinga, Perhatikan keadaan dan sedapat mungkin carilah pelajaran dari hal-hal ini semuanya, agar supaya saudara-saudara dapat mempergunakan itu dalam pekerjaan raksasa kita membangun Negara dan Tanah Air” "Bung Karno”
Pasca membaca Teks Proklamasi Sukarno memberikan pidato singkat; Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah Merdeka, Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat Tanah Air kita dan Bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun Negara kita, Negara Merdeka, Negara Republik Indonesia Merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati Kemerdekaan kita itu (Koesnodiprojo, 1951).
Saat ini usia Indonesia memasuki ke 70 tahun, rentang waktu ini cukup panjang sejak “Founding Father” menyatakan kemerdekaannya sejak 17 Agustus 1945. Konsekwensinya adalah sejak saat itu Bung Karno dan Bung Hatta menanggung beban dan tanggung jawab yang sangat besar untuk memimpin, mempertahankan kemerdekaan serta mengisi kemerdekaan itu sendiri. Ancaman perpecahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sangat besar sejak deklarasi kemerdekaan tersebut. Selain itu sistim pemerintah pun sering berubah seperti Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin, umur kabinet pun seumur jagung dan era ini disebut era Orde Lama (Orla).
Kita sadari saat itu Bung Karno membutuhkan waktu dan dukungan untuk membangun, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Sementara itu diplomasi ke berbagai negara terus dikembangkan oleh Bung Karno dalam rangka untuk mendapat dukungan masyarakat internasional. Pembangunan era Orla ini diorientasikan pada Mercusuar untuk menunjukkan kebesaran Indonesia. Kebijakan Presiden Sukarno saat itu banyak menimbulkan kontroversi dua kutub yaitu blok Barat dibawah kepemimpinan Amerika Serikat (AS), blok Timur dibawah kepemininan Uni Soviet (US). Kebijakan yang kontoversial diantara adalah Indonesia keluar dari PBB, Presiden Sukarno menawarkan Pancasila sebagai Ideologi ketiga setelah Liberal, Komunis dan Pancasila pada forum PBB, meminta dukungan Uni Soviet untuk modernisasi militer dan persiapan merebut Irian Jaya selain itu kontroversi dengan Malaysia, yang tidak dilupakan adalah berhasil melaksanakan Konperensi Asia Aprika KAA). Sedangkan Kepemimpinan Presiden Sukarno pada saat itu sekitar 22 tahun, pendekatannya mengutamakan Politik sebagai Panglima.
Berakhirnya era Orla diganti oleh Orde Baru (Orba) dibawah kepemimpinan Presiden Suharto, dimana dalam era Orba ini melakukan konsolidasi internal dan pembangunan disegala bidang dengan melaksanakan Demokrasi Pancasila. Selain itu membangun ketahanan nasional untuk perkuatan kepentingan nasional, dan membangun ketahanan negara-negara dikawasan Asia Tenggara dengan mendirikan ASEAN. Kebijakan Orba cenderung dekat blok Barat, dan Indonesia sebagai negara stabilisator dikawasan Asia Tenggara. Pendekatan yang digunakan era Orba ini Keamanan, dengan argumentasi untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Masa pemerintahan Orba tidak kurang 32 tahun dan fenomenal ketika berakhir.
Saat ini Indonesia memasuki fase Reformasi, setelah melewati fase Orde Lama (Orla) dan Orde Baru (Orba). Era ini merupakan era konsolidasi besar-besaran internal sistim pemerintahan, mengutamakan transparan atau keterbukaan dalam mengelola pemerintahan dalam rangka membangun dan mewujudkan pemerintah yang bersih dan kuat . Kekuasaan Eksekutif/Presiden dibatasi hanya 2 periode (10 tahun). Selain itu dirubah sistim sentralisasi menjadi desentralisasi (Otonomi Daerah). Bahkan dilaksanakan Pemilihan Presiden (Pilpres) Langsung dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung sebagai aplikasi pelaksanaan demokratisasi. Warga negara diberikan kebebasan dan dilindungi oleh undang-undang dalam mengeluarkan pendapat. Dalam era Reformasi pendekatan Hukum yang dikedepankan untuk membuktikan Indonesia sebagai negara demokratis dan menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (HAM). Meskipun pelaksanaan Demokrasisasi dan Reformasi mendapat apresiasi dari masyarakat internasional khususnya Amerika Serikat (AS), namun era ini perlu diantisipasi ada kecenderungan keluar jalur yang akhirnya merugikan Indonesia sendiri.
Indonesia sejak Orba menggunakan Demokrasi Pancasila dan diakui dunia sebagai negara demokratis dan mampu melaksanakan Pemilihan Presiden secara langsung tanpa menimbulkan gejolak, dan masyarakat internasional memberikan apresiasi tinggi. Hal ini sangat beralasan mengingat penduduk Indonesia 240 juta jiwa nomor 4 di dunia setelah China, India dan AS. Keberhasilan ini dijadikan contoh terbaik dalam pelaksanaan demokratisasi, dikarenakan era Reformasi yang dilaksanakan Indonesia memberikan kebebasan pada warga negaranya. Era Reformasi yang dilaksanakan Indonesia juga merupakan upaya membentuk masyarakat Indonesia menjadi pribadi yang matang dalam politik (Political Mature) menuju berpikir luas (Broad Minded) bukan berpikir sempit (Narrow Minded). Hal ini sangat diperlukan mengingat Indonesia memiliki tidak kurang 250 Budaya dan Bahasa yang terbentang dari Sabang sampai Marauke, ini merupakan keunggulan bangsa Indonesia walau pun berbeda-beda tapi satu tujuan (Bhinneka Tunggal Ika) yaitu menjaga keutuhan NKRI.
Masyarakat internasional sangat kagum akan kekayaan Pluralisme, Etnik maupun semangat kebangsaan masyarakat Indonesia dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang selanjutnya menjaga keutuhan NKRI. Kekaguman tersebut sangat beralasan karena eksistensi Indonesia jika diperhatikan berada pada posisi 119 dari 135 negara (urutan homogenitas etnik dari 135 negara yang diteliti). Secara etnik suatu bangsa bisa homogen dan heterogen, dalam hal ini bisa kita perhatikan urutan homogenitas etnik dari beberapa negara meski tidak semua, diantaranya Korea Utara (Korut) dan Korea Selatan (Korsel) 100 persen, Yemen,Jepang, dan Portugal 99 persen, Haiti, Puerto Rico, Hongkong 98 persen, Polandia, Mesir, Burundi, Kuba, Dominica, Irlandia, Italia dan Norwegia 96 persen, Monaco,Hungaria dan Belanda 90 persen, Kolumbia, Madagaskar dan Saudi Arabia 94 persen, China 88 persen, Kuwait 82 persen, Israel 80 persen, Perancis 74 persen, Inggris dan Australia 68 persen, Papua Nugini, Singapura dan Taiwan 58 persen, Swiss dan Amerika Serikat 50 persen, Afghanistan, Kongo dan Thailand 34 persen, Malaysia 28 persen, Philipina 26 persen, Indonesia dan Iran 24 persen, India dan Kamerun 11 persen, Tanzania 7 persen.
Indonesia kini terus membangun diberbagai bidang dan kita berharap prioritas pendidikan sangat diperhatikan pemerintah, mengingat pendidikan merupakan modal dasar untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini sangat beralasan mengingat SDM yang unggul yang dapat meningkatkan harkat dan martabat suatu bangsa, apalagi bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar baik jumlah penduduk, budaya, bahasa, kekayaan alam bahkan konflik, Dalam hal kekayaan alam Indonesia telah membuat iri masyarakat internasional, sebagaimana Presiden Sukarno mengatakan; “Aku Tinggalkan Kekayaan Alam Indonesia biar semua negara besar dunia iri dengan Indonesia, dan aku tinggalkan bangsa Indonesia sendiri yang Mengolahnya”.
Penulis M.E. Sudrajat
Pamen TNI AU
 |
Saat ini usia Indonesia memasuki ke 70 tahun, rentang waktu ini cukup panjang sejak “Founding Father” menyatakan kemerdekaannya sejak 17 Agustus 1945. Konsekwensinya adalah sejak saat itu Bung Karno dan Bung Hatta menanggung beban dan tanggung jawab yang sangat besar untuk memimpin, mempertahankan kemerdekaan serta mengisi kemerdekaan itu sendiri. Ancaman perpecahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sangat besar sejak deklarasi kemerdekaan tersebut. Selain itu sistim pemerintah pun sering berubah seperti Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin, umur kabinet pun seumur jagung dan era ini disebut era Orde Lama (Orla).
Kita sadari saat itu Bung Karno membutuhkan waktu dan dukungan untuk membangun, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Sementara itu diplomasi ke berbagai negara terus dikembangkan oleh Bung Karno dalam rangka untuk mendapat dukungan masyarakat internasional. Pembangunan era Orla ini diorientasikan pada Mercusuar untuk menunjukkan kebesaran Indonesia. Kebijakan Presiden Sukarno saat itu banyak menimbulkan kontroversi dua kutub yaitu blok Barat dibawah kepemimpinan Amerika Serikat (AS), blok Timur dibawah kepemininan Uni Soviet (US). Kebijakan yang kontoversial diantara adalah Indonesia keluar dari PBB, Presiden Sukarno menawarkan Pancasila sebagai Ideologi ketiga setelah Liberal, Komunis dan Pancasila pada forum PBB, meminta dukungan Uni Soviet untuk modernisasi militer dan persiapan merebut Irian Jaya selain itu kontroversi dengan Malaysia, yang tidak dilupakan adalah berhasil melaksanakan Konperensi Asia Aprika KAA). Sedangkan Kepemimpinan Presiden Sukarno pada saat itu sekitar 22 tahun, pendekatannya mengutamakan Politik sebagai Panglima.
Berakhirnya era Orla diganti oleh Orde Baru (Orba) dibawah kepemimpinan Presiden Suharto, dimana dalam era Orba ini melakukan konsolidasi internal dan pembangunan disegala bidang dengan melaksanakan Demokrasi Pancasila. Selain itu membangun ketahanan nasional untuk perkuatan kepentingan nasional, dan membangun ketahanan negara-negara dikawasan Asia Tenggara dengan mendirikan ASEAN. Kebijakan Orba cenderung dekat blok Barat, dan Indonesia sebagai negara stabilisator dikawasan Asia Tenggara. Pendekatan yang digunakan era Orba ini Keamanan, dengan argumentasi untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Masa pemerintahan Orba tidak kurang 32 tahun dan fenomenal ketika berakhir.
Saat ini Indonesia memasuki fase Reformasi, setelah melewati fase Orde Lama (Orla) dan Orde Baru (Orba). Era ini merupakan era konsolidasi besar-besaran internal sistim pemerintahan, mengutamakan transparan atau keterbukaan dalam mengelola pemerintahan dalam rangka membangun dan mewujudkan pemerintah yang bersih dan kuat . Kekuasaan Eksekutif/Presiden dibatasi hanya 2 periode (10 tahun). Selain itu dirubah sistim sentralisasi menjadi desentralisasi (Otonomi Daerah). Bahkan dilaksanakan Pemilihan Presiden (Pilpres) Langsung dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung sebagai aplikasi pelaksanaan demokratisasi. Warga negara diberikan kebebasan dan dilindungi oleh undang-undang dalam mengeluarkan pendapat. Dalam era Reformasi pendekatan Hukum yang dikedepankan untuk membuktikan Indonesia sebagai negara demokratis dan menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (HAM). Meskipun pelaksanaan Demokrasisasi dan Reformasi mendapat apresiasi dari masyarakat internasional khususnya Amerika Serikat (AS), namun era ini perlu diantisipasi ada kecenderungan keluar jalur yang akhirnya merugikan Indonesia sendiri.
Indonesia sejak Orba menggunakan Demokrasi Pancasila dan diakui dunia sebagai negara demokratis dan mampu melaksanakan Pemilihan Presiden secara langsung tanpa menimbulkan gejolak, dan masyarakat internasional memberikan apresiasi tinggi. Hal ini sangat beralasan mengingat penduduk Indonesia 240 juta jiwa nomor 4 di dunia setelah China, India dan AS. Keberhasilan ini dijadikan contoh terbaik dalam pelaksanaan demokratisasi, dikarenakan era Reformasi yang dilaksanakan Indonesia memberikan kebebasan pada warga negaranya. Era Reformasi yang dilaksanakan Indonesia juga merupakan upaya membentuk masyarakat Indonesia menjadi pribadi yang matang dalam politik (Political Mature) menuju berpikir luas (Broad Minded) bukan berpikir sempit (Narrow Minded). Hal ini sangat diperlukan mengingat Indonesia memiliki tidak kurang 250 Budaya dan Bahasa yang terbentang dari Sabang sampai Marauke, ini merupakan keunggulan bangsa Indonesia walau pun berbeda-beda tapi satu tujuan (Bhinneka Tunggal Ika) yaitu menjaga keutuhan NKRI.
Masyarakat internasional sangat kagum akan kekayaan Pluralisme, Etnik maupun semangat kebangsaan masyarakat Indonesia dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang selanjutnya menjaga keutuhan NKRI. Kekaguman tersebut sangat beralasan karena eksistensi Indonesia jika diperhatikan berada pada posisi 119 dari 135 negara (urutan homogenitas etnik dari 135 negara yang diteliti). Secara etnik suatu bangsa bisa homogen dan heterogen, dalam hal ini bisa kita perhatikan urutan homogenitas etnik dari beberapa negara meski tidak semua, diantaranya Korea Utara (Korut) dan Korea Selatan (Korsel) 100 persen, Yemen,Jepang, dan Portugal 99 persen, Haiti, Puerto Rico, Hongkong 98 persen, Polandia, Mesir, Burundi, Kuba, Dominica, Irlandia, Italia dan Norwegia 96 persen, Monaco,Hungaria dan Belanda 90 persen, Kolumbia, Madagaskar dan Saudi Arabia 94 persen, China 88 persen, Kuwait 82 persen, Israel 80 persen, Perancis 74 persen, Inggris dan Australia 68 persen, Papua Nugini, Singapura dan Taiwan 58 persen, Swiss dan Amerika Serikat 50 persen, Afghanistan, Kongo dan Thailand 34 persen, Malaysia 28 persen, Philipina 26 persen, Indonesia dan Iran 24 persen, India dan Kamerun 11 persen, Tanzania 7 persen.
Indonesia kini terus membangun diberbagai bidang dan kita berharap prioritas pendidikan sangat diperhatikan pemerintah, mengingat pendidikan merupakan modal dasar untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini sangat beralasan mengingat SDM yang unggul yang dapat meningkatkan harkat dan martabat suatu bangsa, apalagi bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar baik jumlah penduduk, budaya, bahasa, kekayaan alam bahkan konflik, Dalam hal kekayaan alam Indonesia telah membuat iri masyarakat internasional, sebagaimana Presiden Sukarno mengatakan; “Aku Tinggalkan Kekayaan Alam Indonesia biar semua negara besar dunia iri dengan Indonesia, dan aku tinggalkan bangsa Indonesia sendiri yang Mengolahnya”.
Penulis M.E. Sudrajat
Pamen TNI AU
Post a Comment